Pajak ekspor perikanan merupakan salah satu potensi pendapatan negara yang belum tergali sepenuhnya. Meskipun Indonesia dikenal sebagai negara maritim yang kaya akan sumber daya laut, namun masih banyak potensi yang belum dimanfaatkan dengan baik.

Menurut data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, pajak ekspor perikanan dapat menjadi sumber pendapatan negara yang cukup signifikan. Namun, sayangnya implementasinya masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti rendahnya kesadaran dan kepatuhan para pelaku usaha perikanan terhadap kewajiban pajak.

Menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto, “Pajak ekspor perikanan seharusnya dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan negara. Namun, masih banyak pelaku usaha yang melakukan tindakan penghindaran pajak atau bahkan penyelundupan.”

Selain itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, juga menambahkan bahwa pentingnya penegakan hukum dan pengawasan yang ketat terhadap pajak ekspor perikanan. “Dengan meningkatkan kepatuhan pajak, potensi pendapatan negara dari sektor perikanan dapat maksimal dimanfaatkan.”

Untuk itu, diperlukan langkah-langkah konkret dari pemerintah dalam meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pajak ekspor perikanan. Selain itu, sosialisasi dan edukasi kepada para pelaku usaha perikanan juga perlu ditingkatkan guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya memenuhi kewajiban pajak.

Dengan memaksimalkan potensi pajak ekspor perikanan, Indonesia dapat meningkatkan pendapatan negara dari sektor perikanan dan mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Sehingga, peran semua pihak termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat diperlukan dalam mengoptimalkan potensi pendapatan negara dari pajak ekspor perikanan.